PARINGIN - Untuk mengoptimalisikan penanganan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dikabupaten Balangan, Polres setempat bersama Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dokter Psikologi atau Kejiwaan serta pihak Bapas Amuntai dan pihak Kejaksaan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT).
Pembentukan Tim Asesmen Terpadu ini dipimpin langsung oleh Kapolres Balangan AKBP Sudrajad Hariwibowo menghasilkan dua Tim yakni Tim penanganan pengedar dan penguna narkoba serta Tim Medis .
Kapolres Balangan AKBP Sudrajad Hariwibowo menyampaikan Tim Asesmen ini dibentuk terkait penegakan hukum atas kelayakan penyalahguna narkoba masuk program rehabilitas.
"Tim asesmen ini kita harapkan bisa berjalan untuk mengindentifikasi pecandu atau korban sebelum masuk keranah hukum,"harapnya.
Tim Asesmen ini juga Kata Kapolres merupakan upaya penegak hukum untuk menyelamatkan seseorang yang benar-benar pengguna narkoba (korban) tidak naik kelas menjadi pengedar bahkan bandar. Salah satu caranya dengan dipulihkan melalui rehabilitasi.
Namun untuk penentuan tersangka narkotika sebagai pecandu atau korban bukan hanya melalui pemeriksaan tim medis karna dari hasil kajian tim medis akan dibahas lagi dari Tim hukum yang dikaji melalu hasil pemeriksaan,"Tentu nya dari tim hukum akan mengkaji kembali dari barang bukti dan BAP tersangka narkotika bila ditemukan indikasi sebagai pengedar tidak menutup kemungkinan akan masuk ranah hukum,"Imbuhnya.
Terkait penaganan Pecandu Narkoba- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan, terus gencar berusaha melakukan sosialisasi untuk merangkul para pecandu narkoba agar bersedia direhabilitasi.
Kepala BNN Balangan AKBP Abdul Muthalib mengungkapkan, BNN Balangan mendapatkan jatah melakukan rehab untuk sebanyak 50 orang pecandu narkoba.
Jatah itu terangnya, tidak hanya untuk di wilayah Balangan, namun juga se Banua Anam. Hingga sekarang lanjutnya dari jatah 50 orang tersebut, sudah ada 40 orang pecandu yang bersedia untuk dilakukan perawatan dari BNN Balangan.
"31 orang di antaranya rawat inap, dan sembilan rawat jalan. Untuk rawat inap dilakukan di Yayasan Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Lingkar Harapan Banua (LHB), sedangkan untuk rawat jalan hanya di RSUD Balangan," ungkapnya.
Meskipun sudah terpenuhi kouta sebanyak 50 orang pecandu yang masuk dalam program rehabilitasi lanjutnya, namun apabila masih ada warga yang mau difasilitasi untuk direhab, pihaknya masih bisa menerima.
Lebih Lanjut, Thalib menegaskan rehabilitasi hak pecandu seperti yang diatur dalam UU 35/2009, pasal 4. Dalam pasal itu, jelas menegaskan negara menjamin upaya rehabilitasi. Selain itu di UU 35/2009 pasal 54, pecandu dan penyalahguna juga wajib direhabilitasi. Meski telah diatur, program rehabilitasi seperti masih berjalan setengah-setengah.
Demi menyelamatkan penyalahguna narkoba untuk pulih, pemerintah pun kembali mengeluarkan peraturan bersama (perber) yang ditandatangani 7 kementerian. Inti dari perber mengarahkan jika ada orang yang tertangkap penyidik kepolisian harus disampaikan permohonan ke tim asesmen terpadu. Tujuannya, agar seseorang yang tertangkap biasa diperdalam kasusnya sebelum ditentukan apakah dimasukkan dalam penjara atau direhab.
"Kita (BNN) inginnya penyalahguna itu jangan langsung ditangkap dan diproses hukum, namun ditelaah dulu permasalahannya, apakah dia hanya sekedar korban salah guna, atau pengedar. Untuk itu tim asesment menjadi kunci penanganan pecandu dan korban narkoba" Pungkas Thalib. (metro7/wnd)
Pembentukan Tim Asesmen Terpadu ini dipimpin langsung oleh Kapolres Balangan AKBP Sudrajad Hariwibowo menghasilkan dua Tim yakni Tim penanganan pengedar dan penguna narkoba serta Tim Medis .
Kapolres Balangan AKBP Sudrajad Hariwibowo menyampaikan Tim Asesmen ini dibentuk terkait penegakan hukum atas kelayakan penyalahguna narkoba masuk program rehabilitas.
"Tim asesmen ini kita harapkan bisa berjalan untuk mengindentifikasi pecandu atau korban sebelum masuk keranah hukum,"harapnya.
Tim Asesmen ini juga Kata Kapolres merupakan upaya penegak hukum untuk menyelamatkan seseorang yang benar-benar pengguna narkoba (korban) tidak naik kelas menjadi pengedar bahkan bandar. Salah satu caranya dengan dipulihkan melalui rehabilitasi.
Namun untuk penentuan tersangka narkotika sebagai pecandu atau korban bukan hanya melalui pemeriksaan tim medis karna dari hasil kajian tim medis akan dibahas lagi dari Tim hukum yang dikaji melalu hasil pemeriksaan,"Tentu nya dari tim hukum akan mengkaji kembali dari barang bukti dan BAP tersangka narkotika bila ditemukan indikasi sebagai pengedar tidak menutup kemungkinan akan masuk ranah hukum,"Imbuhnya.
Terkait penaganan Pecandu Narkoba- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan, terus gencar berusaha melakukan sosialisasi untuk merangkul para pecandu narkoba agar bersedia direhabilitasi.
Kepala BNN Balangan AKBP Abdul Muthalib mengungkapkan, BNN Balangan mendapatkan jatah melakukan rehab untuk sebanyak 50 orang pecandu narkoba.
Jatah itu terangnya, tidak hanya untuk di wilayah Balangan, namun juga se Banua Anam. Hingga sekarang lanjutnya dari jatah 50 orang tersebut, sudah ada 40 orang pecandu yang bersedia untuk dilakukan perawatan dari BNN Balangan.
"31 orang di antaranya rawat inap, dan sembilan rawat jalan. Untuk rawat inap dilakukan di Yayasan Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Lingkar Harapan Banua (LHB), sedangkan untuk rawat jalan hanya di RSUD Balangan," ungkapnya.
Meskipun sudah terpenuhi kouta sebanyak 50 orang pecandu yang masuk dalam program rehabilitasi lanjutnya, namun apabila masih ada warga yang mau difasilitasi untuk direhab, pihaknya masih bisa menerima.
Lebih Lanjut, Thalib menegaskan rehabilitasi hak pecandu seperti yang diatur dalam UU 35/2009, pasal 4. Dalam pasal itu, jelas menegaskan negara menjamin upaya rehabilitasi. Selain itu di UU 35/2009 pasal 54, pecandu dan penyalahguna juga wajib direhabilitasi. Meski telah diatur, program rehabilitasi seperti masih berjalan setengah-setengah.
Demi menyelamatkan penyalahguna narkoba untuk pulih, pemerintah pun kembali mengeluarkan peraturan bersama (perber) yang ditandatangani 7 kementerian. Inti dari perber mengarahkan jika ada orang yang tertangkap penyidik kepolisian harus disampaikan permohonan ke tim asesmen terpadu. Tujuannya, agar seseorang yang tertangkap biasa diperdalam kasusnya sebelum ditentukan apakah dimasukkan dalam penjara atau direhab.
"Kita (BNN) inginnya penyalahguna itu jangan langsung ditangkap dan diproses hukum, namun ditelaah dulu permasalahannya, apakah dia hanya sekedar korban salah guna, atau pengedar. Untuk itu tim asesment menjadi kunci penanganan pecandu dan korban narkoba" Pungkas Thalib. (metro7/wnd)
0 Comments
