BARABAI - Bupati Hulu Sungai Tengah H Harun Nurasid berhadir pada acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Provinsi Kalsel di Aula Kantor Gubernur, Banjarbaru, Rabu (11/3). Acara ini
juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Direktur Eksekutif AAIPI Pusat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh unsur APIP di Kalimantan Selatan.
Pengukuhan Dewan Pengurus AAIPI periode 2014-2017 yang terdiri dari seluruh
inspektur se Kalsel tersebut langsung dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin selaku Dewan Pembina.
Usai Pengukuhan tersebut dilakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan korupsi, di dengan penandatanganan, piagam pengawasan komitmen bersama antara pihak BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dengan Walikota/Bupati se Kalimantan Selatan dan antara Walikota/Bupati dengan Inspektur Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan yang salah satunya turt ditandatangani oleh Bupati HST H Harun Nurasid dan Inspektur Pemerintah Kabupaten HST H Sabirin disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin.
Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin dalam sambutannya bersyukur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan beberapa kabupaten di Kalsel pada tahun anggaran 2013 berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
“Untuk mencapai penyelenggaraan daerah yang baik, efektif akuntabel dan transparan, peran pengawasan intern Dewan AAIPI menjadi sangat penting dengan memberikan keyakinan yang memadai di atas keyakinan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas instansi pemerintah daerah serta meningkatkan dan memelihara kualitas tata kelola penyelenggaraan funsi instansi pemerintah,” tuturnya.
Usai acara Bupati HST H Harun Nurasid mengungkapkan dengan dikukuhkan nya
Dewan Pengurus AAIPI ini dapat membantu pemerintah kabupaten HST untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam penatausahaan adminstrasi keuangan dan aset daerah yang disertai pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi dan menyeluruh oleh seluruh SKPD secara profesional umumnya. Dan secara khusus melalui Bagian Keuangan, Bagian Aset Daerah serta Inspektorat. AdvHumHST
juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Direktur Eksekutif AAIPI Pusat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh unsur APIP di Kalimantan Selatan.
Pengukuhan Dewan Pengurus AAIPI periode 2014-2017 yang terdiri dari seluruh
inspektur se Kalsel tersebut langsung dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin selaku Dewan Pembina.
Usai Pengukuhan tersebut dilakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan korupsi, di dengan penandatanganan, piagam pengawasan komitmen bersama antara pihak BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dengan Walikota/Bupati se Kalimantan Selatan dan antara Walikota/Bupati dengan Inspektur Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan yang salah satunya turt ditandatangani oleh Bupati HST H Harun Nurasid dan Inspektur Pemerintah Kabupaten HST H Sabirin disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin.
Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin dalam sambutannya bersyukur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan beberapa kabupaten di Kalsel pada tahun anggaran 2013 berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
“Untuk mencapai penyelenggaraan daerah yang baik, efektif akuntabel dan transparan, peran pengawasan intern Dewan AAIPI menjadi sangat penting dengan memberikan keyakinan yang memadai di atas keyakinan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas instansi pemerintah daerah serta meningkatkan dan memelihara kualitas tata kelola penyelenggaraan funsi instansi pemerintah,” tuturnya.
Usai acara Bupati HST H Harun Nurasid mengungkapkan dengan dikukuhkan nya
Dewan Pengurus AAIPI ini dapat membantu pemerintah kabupaten HST untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam penatausahaan adminstrasi keuangan dan aset daerah yang disertai pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi dan menyeluruh oleh seluruh SKPD secara profesional umumnya. Dan secara khusus melalui Bagian Keuangan, Bagian Aset Daerah serta Inspektorat. AdvHumHST
0 Comments
